Menghindari permainan di daerah, pemerintah pusat diminta tetap menjadi penentu kelulusan honorer kategori dua (K2). Ada kekhawatiran di kalangan honorer K2, bila daerah diberi peran besar dalam mengurus pendataan honorer

Layanaan Padamu Negeri yang di kelola oleh BPSDMPK-PMPK Kemndikbud kembali mengupdate kebijakan tentang syarat pengajuan NUPTK ( Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan ) yang baru tahun 2015 bagi Guru

Honorer Semakin Tersakiti  “ Selamat Hari Guru “ dalam kesempatan ini kami mencoba membagikan Informasi  mengenai Pemerintah yang menyia-nyiakan nasib Guru Honorer. Seperti apa beritanya? Silahkan bapak dan ibu guru baca